Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

 

Pemerintah Kota Dumai

 

PRODUK HUKUM
CARI PRODUK HUKUM

Kriteria   
 
  Opsional pencarian detil
 

 

UNDUHAN
No. Produk Hukum Status Keterangan Berkas
1.Instruksi Presiden No.5/2004PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSIINPRES_5_2004.doc  (65 Kb.)
Diunduh 13 kali sejak Kamis, 9 Desember 2004
2.Instruksi Presiden No.13/2005KEBIJAKAN PERBERASANInpres-No.13-2005.doc  (59 Kb.)
Diunduh 11 kali sejak Senin, 10 Oktober 2005
3.Instruksi Presiden No.14/2005LANGKAH-LANGKAH KOMPREHENSIF PENANGANAN MASALAH POSOInpres-No.14-2005.doc  (46 Kb.)
Diunduh 10 kali sejak Rabu, 12 Oktober 2005
4.Instruksi Presiden No.11/2005PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERIInpres-No.11-2005.doc  (29 Kb.)
Diunduh 9 kali sejak Kamis, 8 September 2005
5.Instruksi Presiden No.12/2005PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN Inpres-No.12-2005.doc  (62 Kb.)
Diunduh 9 kali sejak Sabtu, 10 September 2005
6.Instruksi Presiden No.10/2005PENGHEMATAN ENERGIinpres-No.10-2005.doc  (17 Kb.)
Diunduh 7 kali sejak Minggu, 10 Juli 2005
7.Instruksi Presiden No.5/2006GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA Inpres-No.05-Th.2006.doc  (38 Kb.)
Diunduh 6 kali sejak Jumat, 9 Juni 2006
8.Instruksi Presiden No.5/2006GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN DAN PEMBERANTASAN BUTA AKSARA Inpres-No.05-Th.2006.doc  (38 Kb.)
Diunduh 6 kali sejak Jumat, 9 Juni 2006
9.Instruksi Presiden No.3/2005PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK KENAIKAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DI DALAM NEGERI Inpres-No.3-2005.doc  (43 Kb.)
Diunduh 4 kali sejak Rabu, 2 Maret 2005
10.Instruksi Presiden No.4/2006PENYELENGGARAAN PAMERAN PRODUKSI INDONESIA 2006Inpres-No.04-Th.2006.doc  (19 Kb.)
Diunduh 4 kali sejak Selasa, 11 April 2006
11.Instruksi Presiden No.1/2005KEGIATAN TANGGAP DARURAT DAN PERENCANAAN SERTA PERSIAPAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN GELOMBANG TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA Inpres-No.1-2005.doc  (61 Kb.)
Diunduh 3 kali sejak Rabu, 2 Maret 2005
12.Instruksi Presiden No.2/2005KEBIJAKAN PERBERASANInpres-No.2-2005.doc  (53 Kb.)
Diunduh 3 kali sejak Sabtu, 5 Maret 2005
13.Instruksi Presiden No.4/2005PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA Inpres-No.4-2005.doc  (66 Kb.)
Diunduh 3 kali sejak Sabtu, 5 Maret 2005
14.Instruksi Presiden No.5/2005PEMBERDAYAAN INDUSTRI PELAYARAN NASIONALInpres-No.5-2005.doc  (46 Kb.)
Diunduh 3 kali sejak Senin, 28 Maret 2005
15.Instruksi Presiden No.1/2006PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN Inpres-No.01-Th.2006.doc  (35 Kb.)
Diunduh 1 kali sejak Rabu, 25 Januari 2006
16.Instruksi Presiden No.2/2006PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN BATUBARA YANG DICAIRKAN SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN Inpres-No.02-Th.2006.doc  (24 Kb.)
Diunduh 1 kali sejak Rabu, 25 Januari 2006

 JDIH -  PEMERINTAH KOTA DUMAI, BAGIAN HUKUM DAN HAM - SEKRETARIAT DAERAH
KONTAK
STANDAR PAKAI
  • Browser Mozilla Firefox terbaru (status = )
  • Javascript aktif 
  • Resolusi 1024 X 768 pixel 

@ 2017, © 2023 keseluruhan hak cipta dilindungi.